Anggaran Persiapan Rekrutmen CPNS 2017 Telah Disiapkan,Tinggal Dijadwalkan

Para pegawai negeri sipil (PNS) harus tetap terus berupaya dalam meningkatkan kinerjanya. Pasalnya, di masa mendatang para abdi negara tersebut bakal bersaing dengan PNS yang berasal dari pusat.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk pengisian jabatan akan ada pemindahan pegawai dari pemerintah pusat ke Pemerintah daerah.
“Kan ke depan pegawai negeri sipil akan menjadi pegawai nasional. Jadi bisa saja pegawai dari Jawa atau Sumatra dipindahkan ke Kaltara,” ungkapnya seperti yang diberitakan Berau Post (Jawa Pos Group).




==>> Daftar Gaji PNS Setelah Dinaikan Oleh Presiden

==>> Pemerintah Resmi Tanda Tangani PP NO.120 Tahun 2015,PNS Resmi Dapat Tunjangan Baru


Rencana menasionalkan PNS ini juga pernah disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.
Sebagai langkah awal, Menteri Asman menyatakan bahwa pemerintah menempatkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke berbagai daerah. Artinya, lulusan IPDN tidak lagi harus kembali ke daerah asal.





Jika kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah pusat, bukan tidak mungkin rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kaltara yang sudah disetujui bakal tertunda.
Saat ini saja, belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait dengan pengecualian untuk moratorium atau penghentian sementara rekrutmen CPNS bagi Kaltara dan provinsi lain, yakni Papua dan Papua Barat.





Irianto pun belum dapat memastikan pelaksanaan rekrutmen CPNS untuk Kalimantan Utara. Hingga saat ini, ucap dia, Pemprov Kaltara masih menunggu surat resmi dari Kemenpan-RB.
“Saya belum tahu apakah rekrutmen bisa dilaksanakan tahun ini,” sebutnya.
Sementara itu, Pemprov Kaltara akan membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) baru, yang otomatis membutuhkan tambahan pegawai.




“Informasi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pertemuan economic briefing, beberapa waktu lalu, pemerintah pusat pun berencana akan mengurangi jumlah PNS dari 4,5 juta hingga 3,5 juta,” beber Irianto.

Sementara Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat (BKD) Setprov Kaltara Muhammad Ishak menambahkan, kewenangan rekrutmen CPNS ada di pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Kemenpan-RB.




Sedangkan pemerintah daerah, lanjutnya, hanya mengusulkan sesuai dengan analisis jabatan (Anjab) dan kebutuhan pegawai yang ada pada daerah.

“Kalau dari sisi penyelenggaraan kami memang sudah siap. Bahkan, untuk anggarannya sudah tersedia. Tapi kembali dari pemerintah pusat, kami hanya bisa menunggu surat resmi teknis rekrutmen CPNS,” ujarnya.









Info Guru


EmoticonEmoticon